SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN KERAJAAN DOMPU

Sebagai sebuah Kerajaan yang telah berdiri lama, Kerajaan Dompu memiliki Sistem Organisasi Pemerintahan yang teratur dan rapi. 

Dari mulai terbentuknya, telah mengalami 2 bentuk atau sistem Pemerintahan yaitu Pemerintahan Kerajaan dan Kesultanan.

Penulis tidak menyimpulkan , bahwa Sistem Kerajaan ada pada saat masyarakat Dompu menganut agama Hindu, karena beberapa alasan :

1. Tidak adanya peninggalan budaya,ritual, ataupun bangunan berupa Candi atau Arca yang menunjukkan adanya pengaruh agama Hindu. Hanya ada nama-nama wilayah yang menunjukkan bahwa Majapahit pernah menaklukkan dan berkuasa di Dompu, seperti nama Daha, Kuta, Madawa, Soko, dan Puma di wilayah Kecamatan Hu'u, Padamara di Kempo, dan  Doro Sweta, di Bali I.

2. Sampai masuknya Agama Islam, bahkan setelah Agama Islam menjadi agama resmi Kerajaan, tradisi Toho ra Dore, Cera Labu, Mbei ru'u, Soji Ra Sangga yang merupakan ritual Animisme masih kerap dilakukan sebagai pertanda sesembahan masyarakat Dompu adalah Sang Jin (Parafu, Poto Ra Mata) dan bukan Sang Dewa sebagaimana ajaran Hindu. Sehingga Penulis lebih tepat menyebut saat itu adalah era Animisme dan bukan Hindu.

Pemerintahan Kerajaan Dompu dijalankan dengan peraturan-peraturan baik Tertulis maupun Tidak Tertulis. Peraturan Tertulis dinamakan Hukum Adat. Kemudian setelah Agama Islam menjadi Agama anutan resmi Kerajaan dan masyarakat, sistem Pemerintahan yang semula berdasarkan Hukum Adat,  berganti menjadi bedasarkan  Hukum Hadat dan Hukum. 

Bahkan yang menonjol dan yang perlu dicatat di sini bahwa Kerajaan Dompu dalam urusan Pemerintahan dan Kemasyarakatan diperlakukan secara penuh berdasarkan Syariah Islam seperti dalam soal pembagian waris, hukum rajam untuk orang yang berzinah.

Pemberlakuan hukum Islam secara keseluruhan terjadi saat pemerintahan Sultan Salahuddin. Masyarakat Dompu, di mata Hukum saat itu diperlakukan seadil-adilnya tanpa dibeda-bedakan, sehingga rakyat memberinya gelar Ma Wa'a Adi (Yang Membawa Keadilan).

Agama Islam yang menjadi anutan Raja dan masyarakat memberi pengaruh pula pada penguasa untuk melakukan penyesuaian diri, misalnya nama kepala pemerintahan yang semula disebut Raja diganti dengan sebutan Sultan.

Sesuai dengan pembagian wilayah Pemerintahan Daerah bawahan, maka sampai di tingkat terrendah pun telah diatur aparat pelaksana Pemerintahan sesuai dengan tingkat wilayahnya masing-masing yang kesemuanya dari aparat Pemerintahan yang terdiri dari Hadat dan Hukum

Mereka menjalankan hukum Pemerintahan di wilayanya atas nama Raja atau Sultan, sehingga mereka yang diangkat menjadi pejabat di wilayahnya masing2 merasa bertanggungjawab atas segala urusan pemerintahan yang dibebankan di atas pundaknya dan di samping itu agar komunikasi antara bawahan dan atasan terbina dengan baik dan pengawasan atas pelaksanaan tugas dapat dilakukan secara efektif

Susunan organisasi pemerintahan baik di tingkat Kerajaan atau Kesultanan sebagai pusat Pemerintahan maupun di tingkat wilayah daerah bawahan adalah sebagai berikut :

PEMBAGIAN KEKUASAAN DAN TUGAS-TUGAS APARATUR

PIMPINAN PUSAT PEMERINTAHAN

Pimpinan pusat Pemerintahan berada di tangan Raja atau Sultan. Raja adalah pemegang kekuasaaan tertinggi di dalam dan di luar hukum, memegang kekuasaan atas angkatan bersenjata, memegang kekuasaan peradilan serta di dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari maka sebagian urusan dan tugas pemerintahan didelegasikan kepada para Mentri yang disebut dengan Rato

MENTRI-MENTRI (RATO)

Adapun perangkat Pemerintahan di Pusat Pemerintahan Kerajaan yang disebut Mentri (Rato) adalah terdiri dari :

1. Raja Bicara : adalah Perdana Mentri atau Wazir. Pejabat terakhir di masa kekuasaan MT. Sirajuddin adalah Bahnan Daeng Situru.
2. Rato Rasa Na'e : adalah Mentri Koordinator Wilayah (Bae Woro) = sebelah Timur Wilayah Kerajaan. Pejabat terakhir di masa kekuasaan MT Sirajuddin adalah  Harunarrasyid (Kampung Raro)
3. Rato Dea : Mentri Koordinator wilayah (Bae Sire) sebelah barat wilayah Kerajaan. Pejabat terakhir Usman Mahmud (Kampung Potu)
4. Rato Parenta : Mentri Dalam Negri. Pejabat terakhir A. Azis M. Saleh (Kampung Sigi)
5.  Rato Renda : adalah Mentri Pertahanan. Pejabat terakhir di masa kekuasaan MT Sirajuddin dijabat oleh M. Salahuddin (Kampung Rato).

Setelah Agama Islam menjadi anutan masyarakat dan anutan Pemerintah, maka sistim Pemerintahan yang dulunya berdasarkan Hadat dilengkapi dengan urusan Keagamaan yang terdiri dari :

1. Qadhi : adalah Mentri Pendidikan Agama. Terakhir dijabat oleh H. Makhmud Hasan (Kampung Rato)

1. Imam : Mentri Agama. Pejabat terakhir adalah H. Abubakar (Kampung Magenda), kemudian diganti H. Abdullah (Kampung Magenda). 

PEMERINTAHAN WILAYAH

Wilayah Pemerintahan daerah bawahan di masa itu dibagi atas wilayah koordinasi dan wilayah administratif, yang susunannya sebagai berikut :

WILAYAH KOORDINASI

Wilayah ini dipimpin oleh pejabat yang disebut Tureli, membawahi wilayah Kejenelian atau Kecamatan. Susunan Tureli sebagai berikut :

1. Tureli Dompu, berkedudukan di Dompu, membawahi Jeneli Dompu dan Katua. Terakhir dijabat oleh Daeng Tanga (Kampung Bada)
2. Tureli Adu, berkedudukan di Adu, membawahi Jeneli Adu dan Hu'u. Terakhir dijabat oleh M. Ali Idrus (Kampung Rato)
3. Tureli Bula, berkedudukan di Kempo, membawahi Jeneli Dea (Kempo), Jeneli Kilo, Jeneli Pekat, dan Jeneli Tompo. Terakhir dijabat oleh B. Akhmad (Kampung Rato)

WILAYAH KEJENELIAN (KECAMATAN)

 Wilayah ini berkedudukan sebagai wilayah Administratif yang pejabatnya dijabat Jeneli. Jeneli berasal dari kata Karongga Eli (Menyampaikan Berita), atau kurir.

Dibagi atas :

1. Jeneli Dompo
2. Jeneli Katua
3. Jeneli Adu
4. Jeneli Hu'u
5. Jeneli Dea (Kempo)
6. Jeneli Tompo
7. Jeneli Pekat
8. Jeneli Kilo

WILAYAH YANG DIPIMPIN OLEH JENA

Wilayah ini sama dengan status Desa sekarang. Pejabatnya disebut Jena.

Wilayah ini sama dengan status Desa sekarang. Pejabat Pemerintahannya dipimpin oleh seorang Jena, kemudian berubah sebutannya menjadi Gelarang

WILAYAH YANG DIPIMPIN OLEH SARIAN

Wilayah ini sama dengan Kampung Sekarang dan pejabat Pemerintahannya dipimpin oleh seorang Serian, kemudian berganti sebutan dengan nama Kampung

Melihat susunan organisasi seperti di atas, maka sejak dulu negri ini sudah memiliki susunan organisasi yang sempurna dan teratur rapi dengan susunan perangkat aparatur yang lengkap, mulai di tingkat pusat Pemerintahan sampai wilayah terrendah

SUSUNAN PERANGKAT PEMERINTAHAN

1. Raja/Sultan, sebagai Kepala Pemerintahan
2. Raja Bicara, sebagai Wazir atau Perdana Mentri
3. Rato, sebagai Mentri-Mentri
4. Tureli, sebagai Kepala Wilayah Koordinasi
5. Jeneli, Kepala Wilayah Administratif, atau disebut Camat
6. Jena, Kepala Wilayah Desa, saat ini disebut Kepala Desa/Lurah
7. Sarian, Kepala Wilayah Kampung. Saat ini disebagai Kepala Lingkungan/Kepala Kampung. 

SUSUNAN WILAYAH PEMERINTAHAN

• Wilayah Kerajaan atau Kesultanan, meliputi wilayah Sapaju Dana Dompu
• Wilayah Kejenelian (Dompu dan Dima), Kedemungan (Sumbawa), membawahi beberapa Gelarang (Desa/Kelurahan)
• Wilayah Gelarang (Desa/Kelurahan)
• Wilayah Kampung atau Lingkungan sebutanya sekarang

SUSUNAN selengkapnya Kepangkatan HADAT dan HUKUM

PANGKAT HADAT

• Raja/Sultan
• Raja Bicara
• Rato
• Rato bumi
• Bumi
• Jena 
• Sarian
• Anangguru
• Mbangi dan Punta

PANGKAT HUKUM

• Qhadi
• Imam 
• Lebe
• Khatib
• Bilal
• Robo (Marbot)

 Dalam susunan kepangkatan Hadat dan hukum seperti telah diuraikan di atas, terdapat juga para Rato, Rato bumi, Jena dan Sarian. Mereka itu merangkap menjadi Perangkat Hadat dan Hukum yang bertugas dalam lingkungan Istana Raja, dan sebagai perangkat bawahan dari Rato

Khusus untuk kepangkatan dalam bidang Hukum, Jabatan Qadhi, manakala tidak/belum ditemukan orang yang  berkompeten dalam bidang ini, maka Jabatan Qadhi dapat dirangkap oleh Sultan, mengingat betapa besar tanggungjawab Sultan sebagai Pengayom Masyarakat (Hawo Ra Ninu). Hal ini pernah terjadi pada masa Sultan Salahuddin.

Jabatan Tureli, termasuk yang diangkat adalah Putra Mahkota. Dengan Jabatan ini, seorang Putra Mahkota dilatih dan dipersiapkan untuk menggantikan ayahandanya sebagai Sultan nantinya.

NAMA-NAMA JABATAN DAN FUNGSINYA

No.	NAMA JABATAN	TUGAS DAN FUNGSI
I	PEJABAT BAWAHAN RATO
	PARENTA
1	Ompu To'i	No.1-14 adalah Petugas-petugas
2	Anangguru Jena Ngoco	di Istana yang berhubungan
3	Nenti Mone Cepe	dengan urusan Rumah tangga
4	Nenti Mone Dompu	Istana. Mengurus hasil untuk
5	Nenti Mone Ngeru	Istana, seperti :
6	Nenti Mone Parisi	1. Dana Pajakai, jaminan Sultan
7	Nenti Mone Piso To'i	2. Dana Ampa
9	Nenti Mone Lera	3. Upeti-upeti dari semua hasil
10	Nenti Mone Kempo	yang ada di Kecamatan-
11	Nenti Mone Kilo	Desa yang dijadikan upeti
12	Nenti Mone Ngoco I	(Ampa Taki)
13	Nenti Mone Ngoco II
14	Nenti Mone Rasa Na'e
15	Juru Kunci	Bendaharawan Istana
16	Anangguru Rato I	Pengurus Kesenian Istana
17	Anangguru Rato II	Pengurus Kesenian Istana
18	Anangguru Mpa'a	Pengurus Kesenian Istana
19	Jurutuli Asi	Sekretaris Istana
20	Bumi Ndede	Pejabat Tehnik Besi Istana
21	Juru Paju	Pemegang Payung Istana
22	Rera Pati	Urusan Dalam Istana
23	Ompu Kula	Pembuat alat-alat Rumah
		tangga
		dari daun lontar, pandan,
		dan bambu
24	Anangguru Owa	Tukang Reparasi
25	Anangguru Pasoso	Tukang Pembersih Senjata
26	Bantila	Tukang Kuda Istana
27	Tukang Sapu
28	Bumi Utu	Penghubung
29	Bumi Kempo	Penghubung untuk Kemo
30	Bumi Kore	Penghubung untuk Kore
31	Wa'i Asi	Inang Pengasuh
32	Nenti Rawi	Juru Masak
33	Nenti Rawi	Tukang Tumbuk Padi,
		mengambil air, dll
II	PEJABAT BAWAHAN RATO RENDA
1	Bumi Jara  Tolotui
2	Bumi Jara Ngoco
3	Bumi Jara Dea
4	Bumi Jara Ro'o
5	Bumi Pareka
6	Bumi Kambu
7	Bumi Sala
8	Bumi Parandaja
9	Bumi Singkara
10	Bumi Sumpa
11	Bumi Puma
12	Bumi Parisi Asi
13	Bumi Parisi Dea
14	Bumi Parisi Kilo
15	Bumi Padolo Rasana'e
16	Bumi Taruou Risa
17	Bumi Fandaranda
18	Bumi Sari Bura
19	Bumi Sari Kwangko
20	Bumi  Sari Temba
21	Bumi Sari Woko
22	Bumi Tua
23	Bumi Ncawu Labadi
24	Bumi Sari
25	Bumi La Ra'u
26	Bumi Ale
27	Bumi Tarupu Risa
28	Bumi Sumpi I
29	Bumi Sumpi II
30	Jena Sili I	Peniup Seruling (Nafiri)
31	Jena Silu II	Peniup Seruling (Nafiri)
32	Jena Jara Asi	Pasukan berkuda
33	Jena Jara Patola	Pasukan berkuda
34	Jena Jara Rasa Na'e	Pasukan berkuda
35	Jena Jara Pasia	Pasukan berkuda
36	Jena Jara Adu	Pasukan berkuda
37	Jena Jara Hu'u	Pasukan berkuda
38	Jena Jara Kilo	Pasukan berkuda
39	Jena Jara Dea	Pasukan berkuda
40	Jena Jara Ngoco	Pasukan berkuda
41	Jena Jara Ngaji	Pasukan berkuda
42	Jena Jara Tolotui	Pasukan berkuda
43	Jena Jara Kali	Pengurus Kuda
44	Punta Jara	Pejabat Tehnik Urusan Senjata
45	Jena Bedi
	GOLONGAN JENA PENGHUBUNG WILAYAH
1	Jena Rasa Adu
2	Jena Baralau
3	Jena Ngoco Adu
4	Jena Adu
5	Jena Sari
6	Jena Rasa Daha
7	Jena La Katau
8	Jena Jeru
9	Jena Ngoco Daha
10	Jena Sari Hu'u
11	Jena Sari tula Hu'u
12	Jena Rasa Hu'u
13	Jena Doro Hu'u
14	Jena Da'e Hu'u
15	Jena Nao Hu'u
16	Jena Na'e Hu'u
17	Jena Mpa'a Hu'u
18	Jena Lele Hu'u
19	Jena Luma Asi
20	Jena Katua
21	Jena Adu
22	Jena Hu'u
23	Jena Kempo
24	Jena Kilo
25	Jena Wawonduru
26	Jena Saneo
27	Jena Buncu
28	Jena O'o
29	Jena Ranggo
	GOLONGAN SARIAN
1	Sarian I-IV	Penjaga Istana
2	Sarian Saka	Lasykar Pengaman Wilayah
3	Sarian  Wila Jado
4	Sarian  Limbi Na'e
5	Sarian Limbi To'i
6	Sarian  Wila Na'e
7	Sarian  Wila To'i
8	Sarian Kolo Na'e
9	Sarian Kolo To'i
10	Sarian Ngaji I
11	Sarian Ngaji II
1	Anangguru Suba	Lasykar pengaman untuk
2	Anangguru Dompu	wilayah daerah bawahan dalam
3	Anangguru Kempo	hal pengendalian huruhara
4	Anangguru Adu
5	Anangguru Hu'u
6	Anangguru Kilo
7	Anangguru Kapita
8	Anangguru Baleba	Pemain Baleba (Manca)
9	Anangguru Tambu	Pemukul Tambur
10	Matua Genda	Pengurus Gendang
11	Ompu Genda	Pengurus Gendang
12	Anangguru Sumpi I	Lasykar Sumpit
13	Anangguru Baju	Penjaga Istana pakai Baju Besi
14	Anangguru Beba	Pengurus Dou Beba
15	Anangguru Mboda Bicarakai	Pengawal Raja Bicara
16	Anangguru Mboda Rasana'e	Pengawal Rato Rasana'e
17	Anangguru Mboda Dea	Pengawal Rato Desa
18	Anangguru Bayangkara	Pengawal Rato Renda
19	Anangguru Cepeweki	Pengawal Rato Parenta
20	Anangguru Ranggo	Pengurus Sarang Burung
21	Ompu Sama	Penjaga Sarang Burung
22	Anangguru Ngaji	Guru Ngaji Istana
	GOLONGAN MBANGI
1	Mbangi Asi	Pesuruh Istana
2	Mbangi Rasana'e	Pesuruh Rato Rasana'e
3	Mbangi Dea	Pesuruh Rato Dea
4	Mbangi Sari	Pesuruh Rato Parenta
	GOLONGAN DOU SUBA (LASYKAR INFANTRI)
1	Dou Suba Asi
2	Dou Suba Patula
3	Dou Suba Rasana'e
4	Dou Suba Jarapasia
5	Dou Suba Adu
6	Dou Suba Hu'u
7	Dou Suba Dea
8	Dou Suba Kilo
9	Dou Suba Ngaji
10	Dou Suba Jara
	GOLONGAN DOU BEBA (La Monca)
	LASYKAR GERAK CEPAT
1	Dou Beba Patola
2	Dou Beba Rasana'e
3	Dou Beba Jarapasia
4	Dou Beba Adu
5	Dou Beba Hu'u
6	Dou Beba Dea
7	Dou Beba Kilo
8	Dou Beba Kali
9	Dou Beba Ngaji
10	Dou Beba Ngoco
11	Dou Beba Jara
	GOLONGAN RATO BUMI
	(KEPALA-KEPALA URUSAN)
1	Rato Bumi Ngoco	Urusan Keamanan
2	Rato Bumi Nggampo	Urusan Umum
3	Rato Bumi Ncawu	Urusan Protokol
4	Rato Bumi Sari Madawa	No. 4-7 adalah pejabat yang
5	Rato Bumi Sari Owo	diperbantukan pada Jeneli jika
6	Rato Bumi Tarupu Hu'u	diperlukan
7	Rato Bumi Tarupu Nowa

Pejabat-pejabat Staff adalah mereka yang duduk dan bawahi oleh Rat-Rato  dengan susunan Staff secara vertikal sebagai berikut :

• Rato Bumi
• bumi
• Jena
• Sarian
• Mbangi

1. Kedudukan tugas dan kewajiban mereka adalah sesuai dengan nama pangkat/jabatan staff tersebut
2. Jena adalah Kepala wilayah di tingkat Desa
3. Sarian Kepala wilayah di tingkat Kampung 

Setelah adanya perubahan dengan diberlakukannya Syariah Islam dalam sistem Pemerintahan, maka diangkatlah pejabat-pejabat khusus dalam urusan Keagaman, baik dari tingkat pusat maupun sampai tingkat wilayah 

- Pejabat di Tingkat Pusat (Kesultanan)

• Qadhi
• Imam

- Pejabat-Pejabat Staff

  1. Di bawah Qadhi : 

• Penghulu
• Anggota-anggota 

  2. Di bawah Imam :  

• Lebe Kota
• Lebe Salama
• Khatib Karot
• Khatib Lawili
• Bilal Tua
• Bilal To'i
• Robo (Marbot)  

- Pejabat-Pejabat di tingkat Kecamatan :

• Lebe Na'e
• Khatib Tua
• Khatib To'i
• Bilal Tua
• Bilal To'i
• Robo

- Pejabat di Tingkat Desa

• Cepe Lebe (Pembantu Lene Na'e)

- Bidang Tugas :

Ruang lingkup kegiatan serta tugas kewajiban dari seluruh keanggotaan dalam bidang Agama dari Qadhi sampai bawahannya bertugas dalam bidang :

• Urusan Pendidikan
• Urusan Peradilan         
• Urusan Nikah, Talaq, Rujuk
• Urusan Mua'amalah (zakat, Fitrah, sedekah)
• Urusan Waqaf

KEBIJAKSANAAN PEMERINTAHAN

Pemerintahan yang berdasarkan Hadat dan Hukum, selain menggambarkan    

Tata susunan organisasi Pemerintahan, juga mengandung nilai kebijaksanaan tentang tata laksana pemerintahan yang berdasarkan hukum adat dan hukum adat atau hukum kebijaksanaan yang tidak tertulis yang penjelmaannya di jaman itu berdasarkan kerapatan adat. Salah satu hal yang menarik adala adalah adanya semboyan adat yang berlaku pada dua kurun waktu sistem pemerintahan, yaitu :

1.    Adat bersendi Sara’- Sara’ bersendi hukum, maksudnya segala adat istiadat yang berlaku dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan haruslah diatur dan ditata oleh Sara’ (Pemerintah)

2.    Sara’ bersendi Hukum, artinya segala adat dan istiadat yang berlaku dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan adalah hasil kerapatan Hadat dan Hukum

3.    Hukum bersendi Kitabullah, artinya bahwa sumber Hukum dalam menata kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan adalah Kitabullah dan Sunnah Rasulullah

Pemerintahan Kerajaan Dompu, meski berbentuk Otokrasi, namu dalam pelaksanaanya mengutamakan musyawarah mufakat untuk mencapai kemufakatan antara Sultan dan Mentri-Mentri.

Begitu pula dalam kehidupan bermasyarakat, segala urusan yang disebut LAMPA RAWI WEKI LAMPA RAWI SARA’ DI SU’U KASAMA BA DOU MA MBOTO. Semua berdasarkan musyawarah mufakat dalam suasana kehidupan yang bergotong royong atas dasar kekeluargaan, menjadi ciri khas masyarakat Dompu saat itu sampai sekarang.

JAMINAN PERANGKAT PEMERINTAHAN KERAJAAN

Pada masa dulu, seluruh perangkat aparat Pemerintahan tidak dijamin dengan gaji berupa uang. Maka gaji semua perangkat aparat pemerintahan digaji dengan sawah Hadat. Kerajaan memiliki sejumlah sawah yang dipakai untuk menggaji seluruh pegawai Pemerintahan yang terletak di kecamatan Dompu, Kempo, Hu’u dan Kilo. Tanah ini dinamakan DANA NGAHA.

Khusu untuk Sultan disediakan 2 jenis tanah jaminan (Dana Ngaha), biasa disebut :

-          Pajakai, yang dikelola secara gotongroyong oleh rakyat atau dengan bagi hasil

-          Di wilayah Desa disebut Dana Ampa, artinya tanah yang hasilnya untuk upeti, dikerjakan secara gotongroyong oleh warga Desa. Bila mengantar upeti ini disertai juga dengan membawa upeti hasil tani lainnya. Mengantar upeti ini dilakukan dengan upacara khusus yang namanya AMPA TAKI, dilakukan sekali setahun.